Sebagai sebuah konsep, otonomi daerah yang dititik beratkan pada tingkat kabupaten/kota, dipercaya banyak mengandung makna yang menggambarkan suatu situasi yang penuh tantangan; bahkan sering digambarkan sebagai keadaan dalam era reformasi, dimana segala sesuatu yang berbau "Orde Baru" yang penuh intrik KKN perlu dimusnahkan dalam manajemen pembangunan bangsa (Irianto & Udin, 2010:47)
Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada UU No.32 dan No.33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 24 dan No.25 tahun 1999 bertujuan memberikan keleluasan kepada daerah untuk mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Ahmad, 2009:102). Keleluasaan dalam hal apa ?Salah satu bidang yang mengalami desentralisasi adalah pada bidang pendidikan.
